MBG juga diharapkan mampu menekan angka stunting sekaligus membantu meringankan beban keluarga berpenghasilan rendah.
“Program MBG didesain untuk
menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui ekosistem yang mandiri. Bahan baku
pangan seperti beras, ayam, telur, dan sayur akan disuplai langsung oleh
petani, peternak, dan nelayan lokal. Peran BUMDes dan koperasi juga akan
dioptimalkan sebagai agregator rantai pasok menuju dapur pelayanan MBG,” ujar
Achmad.
Achmad menambahkan bahwa setiap titik
dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemanfaatan Gizi (SPPG) dirancang mampu
melayani sekitar 2.000 hingga 3.000 penerima manfaat, sehingga keberadaan
program ini diharapkan dapat memberikan dampak luas baik bagi kesehatan
masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi lokal.
Lebih lanjut, Achmad Ru'yat juga
menekankan bahwa keberhasilan program ini memerlukan kolaborasi berbagai pihak,
mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, hingga
masyarakat.
“Pendanaan utama program ini dikelola
oleh Badan Gizi Nasional yang bersinergi dengan berbagai program pendukung
lainnya. Makan Bergizi Gratis bukan sekadar biaya, melainkan investasi sumber
daya manusia. Keberhasilan program ini akan sangat menentukan kualitas masa
depan Republik Indonesia,” jelasnya.
Melalui kegiatan sosialisasi ini,
masyarakat diharapkan semakin memahami tujuan dan mekanisme Program MBG,
sekaligus dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung pelaksanaannya di daerah
masing-masing.
Program Makan Bergizi Gratis menjadi
salah satu langkah konkret dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat,
cerdas, dan produktif menuju visi besar Indonesia Emas 2045.(Nuh)
 |
Sosialisasi program MBG di Bogor |
Bogor – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dirancang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha lokal.
Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru'yat, saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tajur Halang, Bogor, Selasa, 10 Maret 2026. Sosialisasi ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang merupakan mitra kerja. “Program MBG merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita,” tutur Achmad.
Namun, lanjut Achmad, program MBG ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga dirancang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. MBG juga diharapkan mampu menekan angka stunting sekaligus membantu meringankan beban keluarga berpenghasilan rendah.
“Program MBG didesain untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui ekosistem yang mandiri. Bahan baku pangan seperti beras, ayam, telur, dan sayur akan disuplai langsung oleh petani, peternak, dan nelayan lokal. Peran BUMDes dan koperasi juga akan dioptimalkan sebagai agregator rantai pasok menuju dapur pelayanan MBG,” ujar Achmad.
Achmad menambahkan bahwa setiap titik dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemanfaatan Gizi (SPPG) dirancang mampu melayani sekitar 2.000 hingga 3.000 penerima manfaat, sehingga keberadaan program ini diharapkan dapat memberikan dampak luas baik bagi kesehatan masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi lokal.
Lebih lanjut, Achmad Ru'yat juga menekankan bahwa keberhasilan program ini memerlukan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, hingga masyarakat.
“Pendanaan utama program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional yang bersinergi dengan berbagai program pendukung lainnya. Makan Bergizi Gratis bukan sekadar biaya, melainkan investasi sumber daya manusia. Keberhasilan program ini akan sangat menentukan kualitas masa depan Republik Indonesia,” jelasnya.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, masyarakat diharapkan semakin memahami tujuan dan mekanisme Program MBG, sekaligus dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung pelaksanaannya di daerah masing-masing.
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu langkah konkret dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif menuju visi besar Indonesia Emas 2045.(Nuh)