Muazzim Akbar: MBG Membentuk Karakter dan Kebiasaan Positif Anak

Sosialisasi program MBG di Mataram 

Mataram --- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga membentuk karakter dan kebiasaan positif anak.

Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar,  pada Sosialisasi Program MBG bersama mitra kerja di Aula Mandalika Wisma BGTK NTB, Kota Mataram, pada Senin, 16 Maret 2026.

Kegiatan ini juga menghadirkan Juru Bicara Badan Gizi Nasional (BGN), Dian Islamiati Fatwa, Camat Sekarbela Arief Satriawan, serta dihadiri oleh ratusan peserta.

“Program MBG adalah bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, investasi masa depan untuk mencetak generasi sehat, kuat, cerdas, ceria dan berdaulat,” ujar Muazzim Akbar.

IBahkan pelaksanaan MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga membentuk karakter dan kebiasaan positif anak melalui budaya makan bersama di sekolah. 

“MBG bukan hanya soal gizi, tetapi juga pendidikan sosial dan disiplin bagi anak. Ini menjadi fondasi penting dalam membangun karakter generasi bangsa,” tambahnya.

Tantangan seperti stunting, malnutrisi, dan ketimpangan akses terhadap makanan bergizi harus menjadi prioritas bersama. Upaya ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh elemen bangsa mulai dari keluarga, institusi pendidikan, tenaga kesehatan, dunia usaha, hingga komunitas masyarakat.

Program MBG yang menjadi bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto harus dipastikan hadir secara merata dan berkeadilan. Dengan komitmen yang kuat, kebijakan yang tepat sasaran, serta partisipasi aktif seluruh masyarakat, kita dapat memastikan bahwa pada tahun 2045 Indonesia benar-benar memiliki generasi emas yang sehat, cerdas, inovatif, dan kompetitif. (Ris)

Zainul: Masyarakat Berhak Awasi Pelaksanaan Program MBG

Sosialisasi program MBG di Sukabumi 

Sukabumi -- Masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi IX DPR RI , Zainul Munasichin, pada Sosialisasi Program MBG di Royal Parungkuda Resto & Venue, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Minggu, 15 Maret 2026.

Sosialisasi tersebut juga dihadiri oleh Penata Layanan Operasional BGN wilayah Kabupaten Sukabumi, Sandi Ibnu Aziz, tokoh agama Kabupaten Sukabumi, Haidar Aliansya serta diikuti oleh tokoh masyarakat, relawan, dan warga setempat yang ingin mendapatkan informasi lebih jelas mengenai program MBG. 

"Masyarakat berhak melakukan kritik dan masukan apabila terdapat menu yang dianggap tidak sesuai. Namun sebaiknya kritik tersebut disampaikan secara jelas dari dapur atau SPPG mana menu tersebut berasal agar pihak terkait dapat melakukan klarifikasi serta perbaikan apabila memang ditemukan adanya kekurangan," tutur Zainul.

Zainul juga berharap kritik tersebut disampaikan secara objektif dan disertai informasi yang jelas agar dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait.

Selanjutnya Zainul juga mengungkapkan bahwa sosialisasi program MBG ini akan terus digencarkan. Sehingga masyarakat dapat memperoleh penjelasan secara langsung dan lebih jelas mengenai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

Zainul juga menjelaskan bahwa tujuan utama program MBG tidak hanya untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui keterlibatan berbagai pihak dalam rantai pasok program tersebut.

“Tujuan dari program Makan Bergizi Gratis tidak hanya untuk meningkatkan pemenuhan gizi bagi para penerima manfaat, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat lokal dengan melibatkan petani, peternak, pelaku usaha pangan, serta masyarakat sekitar,” jelasnya. 

Melalui sosialisasi ini pula diharapkan masyarakat semakin memahami tujuan dan mekanisme program MBG serta dapat turut berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaannya agar program tersebut berjalan dengan baik dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. ( Ris)

Sri Meliyana: Program MBG Butuh Dukungan Semua Elemen Masyarakat

Sosialisasi program MBG di Jakarta Lahat 

Kabupaten Lahat -- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintah Namun program ini membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

Hal tersebut diungkapkan anggota  Komisi IX DPR RI, Sri Meliyana, menggelar kegiatan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Pendopoan Kabupaten Lahat, pada Kamis, 12 Maret 2026. 

Kegiatan ini disambut antusiasme tinggi dari ratusan masyarakat setempat yang sudah menantikan sejak lama program MBG.

“Sebagai program prioritas dan unggulan pemerintah saat ini, maka semua pihak, baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun stakeholder terkait harus dapat berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pelaksanaan program MBG agar tepat sasaran dan tepat tujuan,” ujar Sri Meliyana.

Ia menjelaskan bahwa program ini memiliki tujuan besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kualitas hidup masyarakat Indonesia. Menurutnya, langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

“Makan bergizi adalah kunci. Ketika pemerintah menghadirkannya secara gratis, itu memudahkan rakyat untuk memenuhi kebutuhan gizi yang benar. MBG bukan sekadar pemenuhan makan bergizi, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian masyarakat lokal,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sri Meliyana menegaskan bahwa penerima manfaat program ini adalah kelompok masyarakat yang berada pada masa pertumbuhan dan membutuhkan perhatian khusus terhadap asupan gizi.

“Yang disebut bergizi itu tidak boleh pilih-pilih makanan, karena pembagian MBG sudah disesuaikan dengan porsi dan kandungan gizi yang telah ditentukan bagi masing-masing penerima manfaat. Penerima manfaatnya adalah anak-anak mulai dari PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan ibu menyusui. Negara ingin membangun pondasi yang kuat agar generasi Indonesia siap bersaing dengan negara lain demi tercapainya cita-cita Indonesia Emas 2045,” jelasnya.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya Program Makan Bergizi Gratis sebagai langkah strategis untuk menekan angka gizi buruk serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. (Nuh,)

Zainul: Pemahaman Masyarakat Penting untuk Keberhasilan Program MBG

Sosialisasi program MBG di Sukabumi 

Sukabumi --- Keterlibatan masyarakat dalam memahami program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi kunci agar pelaksanaannya berjalan baik.

Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, dalam Sosialisasi Program MBG yang digelar di Balcony Hotel, Sabtu, 14 Maret 2026. 

Kegiatan ini juga dihadiri oleh mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) dengan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai tujuan, mekanisme, serta manfaat dari program MBG yang saat ini tengah dijalankan pemerintah.

"Kejadiran kegiatan sosialisasi ini penting agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan utuh mengenai program MBG," tutur Zainul.

Zainul menilai keterlibatan masyarakat dalam memahami program ini menjadi kunci agar pelaksanaannya berjalan baik.

“Melalui kegiatan ini saya berharap masyarakat dapat memperoleh penjelasan secara langsung dan lebih jelas mengenai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis,” ujar Zainul. 

Menurutnya, berbagai perbincangan mengenai program MBG di tengah masyarakat merupakan hal yang wajar. Namun ia berharap diskusi yang berkembang dapat disertai dengan informasi yang jelas dan objektif sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Dalam pelaksanaannya tentu masih ada berbagai tantangan, termasuk adanya perdebatan di masyarakat mengenai kualitas menu yang disajikan. Masyarakat tentu memiliki hak untuk melakukan pengawasan, memberikan kritik, serta menyampaikan masukan terhadap program yang dijalankan oleh pemerintah,” jelasnya. 

Lebih lanjut, Zainul menekankan bahwa program MBG tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak, tetapi juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di tingkat lokal.

“Tujuan dari program Makan Bergizi Gratis tidak hanya untuk meningkatkan pemenuhan gizi bagi para penerima manfaat, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat lokal,” ungkapnya. 

Ia menjelaskan bahwa program ini diharapkan dapat membangun ekosistem rantai pasok yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani, peternak, pelaku usaha pangan, hingga masyarakat sekitar. Dengan demikian, program MBG tidak hanya memberikan manfaat dari sisi kesehatan dan gizi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Zainul juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan program ini agar dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang luas. Ia menegaskan bahwa keterbukaan terhadap kritik dan masukan merupakan bagian penting dalam penyempurnaan program ke depan.

“Pengelola program diharapkan terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat serta tidak alergi terhadap kritik. Hal tersebut penting agar program ini dapat terus diperbaiki dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” tutupnya. 

Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan masyarakat semakin memahami tujuan serta manfaat program MBG, sekaligus dapat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi yang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. (Kir)

Irma Suryani Berharap Dapur MBG Dipasok Pangan Lokal

Sosialisasi program MBG di Kabupaten Ogan Ilir 

Kabupaten Ogan Ilir -- Komisi IX DPR RI berharap kebutuhan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipasok oleh masyarakat lokal.

Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, saat Sosialisasi Program MBG di Lapangan Futsal Desa Pemulutan Ulu, Kabupaten Ogan Ilir, pada Sabtu, 14 Maret 2026.

Sosialisasi ini dihadiri juga oleh Kepala KPPG Palembang Nurya Hartika Sari, Anggota DPRD Ogan Ilir Rizal Mustofa, serta dihadiri oleh ratusan warga Desa Pemulutan Ulu yang sudah antusias menantikan program MBG. 

"Saya sangat berharap bahwa sumber bahan makanan untuk program MBG dapat berasal dari UMKM dan hasil produksi masyarakat setempat di Desa Pemulutan Ulu dan wilayah sekitar, misalnya dari petani sayur, peternak telur dan ayam, pedagang bahan pangan, hingga usaha kecil yang memproduksi bahan makanan lokal,” tutur rma Suryani.

Dijelaskan Irma, keterlibatan masyarakat lokal dalam penyediaan bahan pangan akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi penerima manfaat program, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi desa. Dengan memanfaatkan potensi lokal, perputaran ekonomi di tingkat masyarakat dapat semakin berkembang.

Selanjutnya Irma menambahkan bahwa program MBG merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok yang membutuhkan perhatian lebih seperti anak-anak, ibu hamil, serta lansia. Ia menilai kehadiran program ini sangat penting dalam mendukung terciptanya generasi yang sehat dan berkualitas.

Irma juga menjelaskan bahwa dalam implementasinya, program MBG akan didukung dengan keberadaan dapur MBG yang berfungsi sebagai pusat pengolahan makanan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat. Oleh karena itu, Irma mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program agar berjalan dengan baik dan transparan.

“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa bahan makanan yang digunakan berkualitas, proses memasaknya higienis, serta distribusinya tepat sasaran,” jelasnya.

Lebih lanjut, Irma berharap masyarakat Desa Pemulutan Ulu dapat berperan aktif dalam menyukseskan program tersebut, baik sebagai pengawas, pelaku UMKM penyedia bahan makanan, maupun sebagai bagian dari masyarakat yang menjaga keberlangsungan program.

Melalui dukungan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha lokal, program MBG diharapkan mampu memberikan manfaat nyata sekaligus menjadi langkah strategis dalam menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan sejahtera di masa depan. (Ris)

Sosialisasi Program MBG Bersama Mitra Kerja Hadir di Mamajang

 

Makassar -  Komisi IX DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) kembali hadir untuk memperluas implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Sosialisasi program MBG kali ini bertempat di Kecamatan Mamajang, Makassar pada Jumat, 6 Februari 2026. 

Kegiatan sosialisasi program MBG ini dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi, yang mendapat sambutan meriah dari masyarakat setempat. Dalam kegiatan sosialisasi bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional, Ashabul menyampaikan bahwa Program MBG merupakan bentuk kehadiran negara untuk memastikan tumbuh kembang anak-anak Indonesia menuju generasi emas 2045.

“Program MBG bukan sekadar memberikan makanan kepada anak-anak Indonesia, tetapi memastikan kandungan makanan yang diberikan memiliki gizi seimbang, dengan komposisi protein, karbohidrat, dan nutrisi lainnya yang terukur,” papar Ashabul Kahfi.

Lebih lanjut, Ashabul Kahfi juga menjelaskan bahwa akan ada banyak manfaat yang didapat oleh masyarakat dengan hadirnya program strategis nasional ini. Salah satu manfaat lain yang didapat masyarakat adalah peningkatan perekonomian warga dengan bekerja di dapur sehat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Dengan adanya dapur-dapur MBG tentunya akan melibatkan banyak tenaga kerja yang sudah pasti berasal dari masyarakat sekitar, sehingga turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat local,” ungkapnya.

Dengan hadirnya sosialsasi program MBG di Makassar, diharapkan kepada semua pihak untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan program Makan Bergizi Gratis. Kedepannya diharapkan agar program ini berjalan dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia. (Ris)

Dinkes Kabupaten Cirebon Datangi Dapur MBG untuk Percepat Pembuatan SLHS

 

Siswa tengah menikmati makananan dari program MBG

Cirebon --  Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon akan mendatangi langsung dapur MBG. Upaya ini untuk mempercepat keluarnya Sertifikat Laik Higien dan Sanitasi (SLHS) yang menjadi syarat beroperasinya dapur MBG.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, menjelaskan bahwa sebelumnya proses pengajuan SLHS dilakukan secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS). Namun kini, untuk mempercepat proses sekaligus untuk memastikan bahwa standar keamanan pangan dipenuhi, maka pengajuan SLHS bisa dilakukan secara manual melalui Dinkes Kabupaten Cirebon. “Selanjutnya tim khusus dari  kami akan langsung melakukan inspeksi ke dapur MBG,” tutur Eni, Kamis, 9 Oktober 2025.

Namun, SLHS baru akan diterbitkan setelah semua standar higien dan sanitasi telah terpenuhi. Menurut Eni, jika hasil inspeksi ternyata di dapur MBG tersebut masih memiliki kekurangan, maka penyelenggara diminta untuk terlebih dahulu melakukan perbaikan.

Ditambahkan Eni, pihaknya sudah mendata bahwa ada 75 penyelenggara MBG di Kabupaten Cirebon dan 45 diantaranya sudah beroperasi. Dari jumlah tersebut sebanyak 40 penyelenggara MBG sudah mengajukan permohonan inspeksi untuk mendapatkan SLHS. Jumlah ini menurut Eni mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya yang hanya 26 penyelenggara MBG yang mengajukan SLHS.

Ditambahkan Eni, pemerintah daerah tidak langsung menghentikan operasional penyelenggara MBG yang belum memiliki SLHS. Namun, mereka wajib segera mengurus sertifikat tersebut.

Selanjutnya selain melakukan pengawasan, Dinkes Kabupaten Cirebon juga melakukan pembinaan kepada penyelenggaran MBG di wilayah mereka. Materi pembinaan mencakup persyaratan higien, cara memilih bahan makanan, teknik pengolahan, hingga standar penyajian yang aman bagi konsumen, khususnya anak sekolah. “Melalui pembinaan ini kami berharap semua pihak berhati-hati dalam setiap tahapan penyediaan makanan, mulai dari memilih bahan, memasak, hingga menyajikan. Tujuannya agar kejadian keracunan yang terjadi di daerah lain tidak sampai terjadi di Cirebon,” tutur Eni.

Seperti diketahui, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1/2025 tertanggal 1 Oktober 2025 tentang kewajiban kepemilikan Sertifikat Laik Higien dan Sanitasi (SLHS) bagi seluruh penyelenggara MBG. (Ris)