 |
| Petugas lakukan simulasi tanggap bencana pada Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Tingkat Kota Cirebon Tahun 2026 di Grage City Hub, Selasa, 11 Agustus 2026./Ist |
Cirebon - Ancaman bencana hidrometeorologi di Kota Cirebon menunjukkan kecenderungan meningkat. Pemerintah Kota Cirebon pun memperkuat mitigasi, kesiapan infrastruktur, serta kapasitas masyarakat untuk menghadapi berbagai risiko yang muncul akibat perubahan iklim.
Data Pemkot Cirebon mencatat terdapat 88 kejadian bencana pada 2020. Angka tersebut meningkat menjadi 156 kejadian sepanjang 2025.
Jenis bencana yang tercatat cukup beragam, mulai dari banjir, cuaca ekstrem, pohon tumbang, tanah longsor, bangunan ambruk, kebakaran lahan hingga banjir rob.
Kondis tersebut menjadi perhatian dalam Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Tingkat Kota Cirebon Tahun 2026 yang berlangsung di Grage City Hub, Selasa, 11 Agustus 2026.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo menilai, kesiapan menghadapi bencana tidak boleh baru dilakukan ketika kondisi darurat sudah terjadi. Menurut dia, perubahan iklim telah memberikan dampak yang dapat dirasakan masyarakat sehingga langkah antisipasi perlu menjadi bagian dari kebiasaan.
Ia menekankan, kesiapsiagaan harus dibangun sejak sebelum bencana datang.
“Kesiapsiagaan harus menjadi kebiasaan,” ujar Edo.
Sejumlah langkah mitigasi telah dikerjakan Pemkot Cirebon bersama pemerintah pusat, BBWS Cimanuk-Cisanggarung, serta PT Arida.
Penanganan tersebut mencakup penataan kawasan Sungai Sukalila, pembangunan senderan dan pintu air, perbaikan drainase Sungai Suba, hingga penanggulan alur sungai di wilayah Argasunya.
Pemkot juga memasang trash barrier serta melakukan normalisasi drainase di Jalan Cipto. Berbagai pekerjaan tersebut diarahkan untuk mengurangi potensi genangan dan memperbaiki sistem pengendalian air di sejumlah kawasan rawan.
Upaya mitigasi tidak hanya menyasar infrastruktur. Pemerintah juga memperluas kesiapan masyarakat melalui pembentukan wilayah dan satuan pendidikan yang memiliki kapasitas menghadapi bencana.
Saat ini tercatat sudah terdapat 12 Kelurahan Tangguh Bencana, lima Kecamatan Tangguh Bencana, empat Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), serta 75 fasilitator terlatih.
Rambu-rambu jalur evakuasi pun telah dipasang di sejumlah fasilitas publik hingga lingkungan RW. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan membantu warga mengenali jalur yang harus digunakan dan lokasi aman ketika keadaan darurat terjadi.
Persoalan hidrometeorologi di Cirebon tidak hanya berkaitan dengan banjir. Kekeringan juga menjadi persoalan yang harus diantisipasi selama musim kemarau.
Hingga 4 Agustus 2026, kondisi kekeringan di tiga RW Kelurahan Argasunya telah berdampak terhadap 1.004 kepala keluarga atau sekitar 3.271 jiwa.
Pemenuhan kebutuhan air bersih kemudian dilakukan oleh Pemkot Cirebon melalui BPBD, PDAM dan PMI. Sebanyak 45.000 liter air bersih telah disalurkan kepada warga terdampak.
Ke depan, penanganan kekeringan diarahkan tidak hanya berupa distribusi air ketika krisis terjadi. Pemerintah juga mendorong pola antisipasi agar kebutuhan dan ketersediaan pasokan air dapat dipetakan lebih awal.
Edo mengatakan, persoalan bencana membutuhkan keterlibatan banyak unsur. Ketangguhan sebuah daerah, menurutnya, tidak cukup dibangun melalui proyek fisik, tetapi juga harus ditopang kesiapan warga dan koordinasi antarlembaga.
Pihak yang terlibat mencakup pemerintah daerah, BPBD, TNI-Polri, BBWS Cimanuk-Cisanggarung, PDAM, PMI, dunia usaha, lembaga pendidikan, relawan, hingga masyarakat.
Menurut Edo, seluruh unsur tersebut perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai penanganan bencana sejak tahap pencegahan hingga pemulihan.
“Budaya sadar bencana harus kita bangun bersama,” katanya.
Ia menjelaskan, daerah yang tangguh bukan sekadar mampu merespons ketika bencana datang. Ketangguhan juga ditentukan oleh kemampuan mencegah risiko, mempersiapkan masyarakat, melakukan penanganan saat keadaan darurat, dan memulihkan kondisi setelah bencana.
Dengan meningkatnya jumlah kejadian bencana dalam beberapa tahun terakhir, Pemkot Cirebon menempatkan mitigasi dan kesiapsiagaan sebagai bagian penting dari perlindungan masyarakat. Penguatan infrastruktur dan kapasitas warga diharapkan dapat menekan dampak bencana di tengah perubahan pola cuaca dan iklim.(Jr)