Foto bersama usai rapat Paripurna Istimewa di gedung DPRD Kota Cirebon dalam rangkat Hari Jadi Cirebon ke 598 |
Cirebon --- Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota
Cirebon dalam rangka memperingati Hari Jadi Cirebon ke-598 menjadi panggung
refleksi dan harapan baru bagi pembangunan Kota Cirebon.
Wali. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, Wakil Wali Kota Siti
Farida Rosmawati, didampingi Sekretaris Daerah, Agus Mulyadi, para asisten,
staf ahli, hingga jajaran kepala perangkat daerah, hadir pada sidang paripurna
di Gedung DPRD Kota Cirebon yang digelar Sabtu, 28 Juni 2025.
Dalam pidatonya, Edo menyampaikan rasa syukur dan
apresiasi atas kebersamaan semua pihak yang telah menjaga dan membangun Cirebon
hingga usia yang ke-598 tahun. “Semoga
setiap langkah dan ikhtiar kita selama ini menjadi sarana evaluasi dan refleksi
atas pengabdian dan karya bakti kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” tutur
Edo.
Di hadapan pimpinan dan
anggota DPRD, Edo menekankan bahwa stabilitas ekonomi menjadi salah satu
capaian yang patut disyukuri. Pada Mei 2025, Kota Cirebon mengalami deflasi
0,11 persen. Sementara inflasi tahunan hanya 0,98 persen, salah satu yang
terendah di Jawa Barat. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat masih terjaga
di tengah tekanan global.
Namun Edo juga menegaskan bahwa tantangan masih ada di masa
yang akan datang. Perubahan iklim dan fluktuasi pasokan pangan bisa memengaruhi
harga kebutuhan pokok. Untuk itu, kolaborasi antarsektor terus diperkuat guna
menjaga ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi “Di bidang tata kelola keuangan, Pemerintah Kota Cirebon
kembali mencatatkan prestasi dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
dari BPK RI untuk kesembilan kalinya. Capaian ini menjadi bukti kerja keras dan
komitmen seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang
transparan dan akuntabel,” tutur Edo.
Selanjutnya Edo juga menyoroti program-program awal dalam masa
kepemimpinannya. Dalam empat bulan pertama, Pemda Kota Cirebon telah memulai
normalisasi sungai di kawasan padat penduduk sebagai bagian dari mitigasi
banjir, serta meningkatkan kualitas dan pemeliharaan infrastruktur jalan
sebagai pelayanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat. “Kami tidak melihat
normalisasi sungai sekadar proyek teknis. Ini bentuk komitmen terhadap
keselamatan warga dan ketangguhan kota menghadapi perubahan iklim,” tutur Edo.
Pemda Kota Cirebon juga tengah menata ulang struktur
infrastruktur jalan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan mobilitas warga yang
meningkat. Peningkatan kualitas jalan dinilai penting dalam mendukung
perekonomian lokal, akses pendidikan, dan pengembangan sektor pariwisata.
Pada aspek keberlanjutan lingkungan, tema “Mayungi lan
Nyumponi” menjadi roh dalam peringatan Hari Jadi kali ini. Wali Kota menegaskan
sikap tegas terhadap tambang ilegal yang merusak ekosistem dan mengancam
keselamatan masyarakat. Ia menekankan bahwa pembangunan harus berpihak pada
kelestarian lingkungan demi generasi mendatang.
Tidak hanya itu, Pemerintah Kota juga mendukung kebijakan
pemberlakuan jam malam untuk pelajar demi menciptakan lingkungan sosial yang
aman dan sehat. Wali Kota menekankan pentingnya pendampingan anak muda agar
tidak terjerumus ke dalam kegiatan negatif. “Semua yang kami kerjakan adalah
perwujudan dari visi Setara Berkelanjutan, pembangunan yang tidak hanya
menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga menjaga harapan hari esok,” tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang turut hadir
dalam sidang paripurna, mengapresiasi jajaran Pemkot Cirebon atas kinerja dan
semangat membangun kota. “Terimakasih Pak Wali, Bu Wakil, Pak Sekda, jajaran
forkopimda, instansi vertikal, para perangkat daerah dan warga Kota Cirebon
yang sudah bekerjasama membangun kota ini,” ungkap KDM, panggilan akrab Dedi
Mulyadi.
KDM juga mengingatkan pentingnya penataan ruang kota,
pengendalian banjir, dan pelestarian budaya. “Jalan-jalan kota harus bagus,
tanam banyak pohon, di halaman rumah juga bisa. Bangun kota dengan arsitektur
yang berkarakter,” tegas Dedi.
KDM juga menekankan penataan gapura, gang, dan kawasan
permukiman sebagai cerminan identitas kota yang tertib dan harmoni. Ia mengajak
seluruh elemen pemerintah untuk menjawab keluhan masyarakat dengan tindakan
nyata, karena kehadiran negara seharusnya menjamin kesejahteraan rakyat.
(Hid/ADV)