Cegah Banjir, Pengerukan Sungai Dilakukan di Kota Cirebon

 


Walikota Cirebon, Effendi Edo


Cirebon – Pengerukan dan normalisasi aliran sungai dilakukan di Kota Cirebon.  Walikota Cirebon meminta peran serta masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah di sungai.

 

“Membuang sampah sembarangan, apalagi di sungai akan menyebabkan aliran air tersumbat. Untuk itu kami mengimbau kepada warga terutama yang tinggal di bantaran sungai untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan termasuk ke sungai,” tutur Walikota Cirebon, Effendi Edo, Kamis, 24 April 2025.

 

Pihaknya pun, lanjut Edo, dibantu dengan camat dan lurah akan menggiatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan mereka, termasuk dengan tidak membuang sampah di aliran sungai.

 

Dijelaskan Edo, pengerukan dan normalisasi aliran sungai dibutuhkan untuk mencegah  terjadinya banjir di Kota Cirebon. “Normalisasi ini penting agar aliran air saat hujan deras bisa mengalir lebih cepat,” tutur Edo. Sungai yang telah dinormalisasi bisa menampung air saat hujan dengan intensitas tinggi turun dan air pun bisa langsung mengalir ke muara sungai untuk menuju ke laut sehingga air hujan tidak meluap hingga ke pemukiman warga dan terjadilah banjir.

 

Namun karena wilayah sungai merupakan kewenangan pemerintah pusat, pihaknya pun berkoordinasi dengan BBWS Cimanuk-Cisanggarung untuk melakukan pengerukan. “Kami mengapresiasi langkah cepat BBWS yang telah melakukan pengerukan dan normalisasi sungai lebih awal dari jadwal semula. “Rencananya pengerukan dimulai Mei mendatang, namun saat ini sudah dimulai. Saya sangat mengapresiasi BBWS yang langsung bertindak cepat,” tutur Edo.

 

Sementara itu Kepala BBWS Cimanuk-Cisanggarung, Dwi Agus Kuncoro, menjelaskan ada 6 muara sungai yang menjadi target pengerukan. “Kami menargetkan satu muara selesai dalam waktu dua minggu. Ada dua alat berat yang diturunkan untuk mendukung percepatan pekerjaan,” tutur Dwi.

 

Dijelaskan Dwi, tingkat sedimentasi di beberapa sungai juga cukup tinggi, bahkan di beberapa titik kemungkinan dibutuhkan reklamasi. “Hal ini memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan berbagai pihak,” tutur Dwi. (Hid)


Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Lebih baru Lebih lama