 |
| HLM TPID dan TP2DD se-Ciayumajakuning Semester II 2026, Selasa, 15 September 2026./ist |
CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon memperkuat strategi pengendalian inflasi dengan menjaga ketersediaan pangan, memperlancar distribusi, serta mendekatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Langkah tersebut menjadi perhatian dalam High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD se-Ciayumajakuning Semester II 2026, Selasa, 15 September 2026.
Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Kota Cirebon, inflasi year-on-year (y-on-y) pada Agustus 2026 mencapai 3,01 persen. Adapun inflasi month-to-month (m-to-m) tercatat 0,40 persen, sedangkan inflasi year-to-date (y-to-d) berada di angka 1,80 persen.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu penyumbang tekanan inflasi terbesar dengan andil 1,54 persen terhadap inflasi y-on-y. Pergerakan harga sejumlah komoditas strategis seperti daging ayam ras, beras, dan bensin turut menjadi perhatian karena berpengaruh langsung terhadap pengeluaran rumah tangga.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengatakan pengendalian inflasi harus dilihat dari dampaknya terhadap kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Stabilitas harga, menurutnya, berkaitan langsung dengan daya beli dan kualitas hidup warga.
"Bagi kami, pengendalian inflasi bukan sekadar mengejar angka atau memenuhi target administratif. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan mempertahankan kualitas hidupnya ketika terjadi perubahan harga," ujar Edo.
Untuk merespons tekanan harga tersebut, Pemkot Cirebon menggunakan kerangka 4K yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Salah satu bentuk intervensinya dilakukan melalui MOL PANGLING atau Mobil Pangan Keliling yang diluncurkan pada Juni 2026. Program ini membawa kebutuhan pangan lebih dekat ke kawasan permukiman sehingga warga tidak selalu harus mendatangi pusat perdagangan untuk memperoleh bahan pokok.
MOL PANGLING telah beroperasi, antara lain, di kawasan Pasar Tumaritis, Karyamulya, dengan frekuensi minimal satu kali dalam sepekan. Beras SPHP, gula, minyak goreng, dan telur menjadi sejumlah komoditas yang disediakan dengan harga lebih terjangkau.
"Intervensi seperti MOL PANGLING ini kami arahkan agar masyarakat tidak perlu selalu datang ke pusat perdagangan untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Pemerintah hadir lebih dekat, terutama ketika ada komoditas yang harganya mengalami tekanan," ujar Edo.
Program tersebut dilaksanakan bersama Gerakan Pangan Murah (GPM) lintas wilayah dan Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI). Upaya pengendalian inflasi yang dilakukan TPID Kota Cirebon sebelumnya juga mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri melalui penghargaan sebagai Terbaik Pertama Pengendalian Inflasi Daerah Tingkat Kota se-Jawa-Bali pada pertengahan 2026.
Edo menilai penghargaan tersebut bukan alasan untuk mengurangi kewaspadaan. Capaian itu justru dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan agar intervensi pemerintah semakin tepat sasaran.
"Penghargaan tentu menjadi apresiasi atas kerja bersama yang sudah dilakukan. Tetapi bagi kami, itu bukan titik akhir. Justru menjadi tolok ukur untuk melihat apa yang masih perlu diperbaiki dan bagaimana kebijakan pengendalian inflasi bisa semakin presisi," tuturnya.
Dalam pertemuan yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iing Daiman tersebut, Edo juga menekankan pentingnya kerja sama antardaerah. Menurutnya, wilayah Ciayumajakuning memiliki keterkaitan ekonomi yang kuat sehingga gangguan pasokan di satu daerah dapat berdampak terhadap daerah lain.
Kerja sama antardaerah (KAD) karena itu perlu diarahkan untuk mempertemukan wilayah yang memiliki surplus komoditas dengan daerah yang mengalami kekurangan pasokan. Pola tersebut dinilai penting untuk menjaga ketersediaan barang sekaligus mengendalikan pergerakan harga.
"Ciayumajakuning ini satu ekosistem ekonomi. Kalau pasokan di satu daerah terganggu, dampaknya bisa dirasakan daerah lain. Karena itu, kerja sama antar daerah bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga bersama," jelasnya.
Memasuki paruh kedua 2026, Pemkot Cirebon bersama TPID juga meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko musiman yang dapat menghambat distribusi logistik. Antisipasi turut diarahkan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di penghujung tahun ketika permintaan masyarakat berpotensi meningkat.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis, mengatakan HLM TPID dan TP2DD se-Ciayumajakuning menjadi forum untuk menyatukan kebijakan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi kawasan.
Pertemuan tersebut tidak hanya membahas perkembangan inflasi. Ketahanan pangan dan percepatan transformasi digital daerah juga menjadi bagian dari agenda yang dibahas dengan mengusung tema "Memperkuat Resiliensi melalui Sinergi Pengendalian Inflasi dan Akselerasi Transformasi Digital untuk Ekonomi Ciayumajakuning yang Inklusif dan Berkualitas".
Menurut Wihujeng, stabilitas harga, ketahanan pangan, dan transformasi digital membutuhkan kebijakan yang terkoordinasi karena persoalannya tidak berhenti pada batas administratif suatu daerah.
"Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan konsolidasi kebijakan di wilayah Ciayumajakuning. Tantangan stabilitas harga, ketahanan pangan, dan transformasi digital tidak dapat diselesaikan oleh satu daerah saja, sehingga membutuhkan sinergi dan langkah yang terintegrasi," ujar Wihujeng.
Para kepala daerah se-Ciayumajakuning bersama pemangku kepentingan terkait dalam forum tersebut membahas perkembangan inflasi, potensi gangguan stabilitas harga, serta strategi menjaga pasokan dan keterjangkauan pangan.
Komitmen bersama kemudian dituangkan melalui penandatanganan komitmen kepala daerah se-Ciayumajakuning untuk memperkuat ketahanan pangan dan memperluas digitalisasi daerah. Kesepakatan itu mencakup penguatan produksi komoditas pangan strategis, peningkatan sinergi antarwilayah, optimalisasi KAD, serta mitigasi risiko yang dapat memengaruhi pasokan dan harga pangan.
Dukungan terhadap sektor produksi juga ditunjukkan melalui penyerahan bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok tani di wilayah Ciayumajakuning. Bantuan tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan kapasitas petani sehingga sektor pertanian dapat semakin menopang ketahanan pangan kawasan.
"Penguatan ketahanan pangan harus dimulai dari sisi produksi dan terus dikawal hingga distribusinya. Dukungan kepada kelompok tani menjadi bagian penting agar ketersediaan pasokan dapat terjaga secara berkelanjutan," lanjut Wihujeng.
Pembahasan HLM juga mencakup agenda TP2DD, khususnya percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Perluasan transaksi non-tunai dipandang dapat mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Wihujeng menilai digitalisasi daerah tidak semata-mata berkaitan dengan penerapan teknologi. Manfaatnya harus dapat dirasakan dalam bentuk layanan publik yang lebih mudah dan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
"Digitalisasi bukan hanya soal penggunaan teknologi, tetapi bagaimana teknologi tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Karena itu, perluasan transaksi non-tunai harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan publik," tuturnya.*(jr)