 |
| Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wali Kota Cirebon Effendi Edo saat groundbreaking pengembangan IFP-IFM Phase-I di PPN Kejawanan, Kamis, 17 September 2026./ist |
CIREBON - Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan Kota Cirebon mulai memasuki fase pengembangan besar menuju pusat perikanan yang lebih modern, terintegrasi, dan berorientasi pasar internasional. Pengembangan ini ditargetkan memperbesar kapasitas pelayanan kapal sekaligus meningkatkan produksi perikanan dan penyerapan tenaga kerja.
Transformasi tersebut ditandai dengan groundbreaking pembangunan Integrated Fishing Ports and International Fish Markets (IFP-IFM) Phase-I di kawasan PPN Kejawanan, Kamis, 17 September 2026. Acara tersebut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Pembangunan IFP-IFM menjadi bagian dari upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membenahi pelabuhan perikanan agar tidak hanya berfungsi sebagai tempat kapal bersandar dan pendaratan ikan. Kejawanan diarahkan menjadi bagian dari rantai bisnis perikanan dari hulu hingga hilir.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pembenahan pelabuhan menjadi salah satu fondasi penting untuk meningkatkan kualitas produk perikanan. Kondisi pelabuhan, menurut dia, berkaitan dengan produktivitas, kualitas hasil tangkapan hingga peluang produk masuk ke pasar yang lebih luas.
“Yang kita lakukan di Kejawanan ini merupakan bagian dari pembenahan mendasar pelabuhan perikanan. Kita ingin Pelabuhan menjadi lebih modern, tertata, dan memberikan pelayanan yang lebih baik,” kata Trenggono.
Pengembangan fasilitas juga diarahkan untuk memperkuat ketertelusuran produk perikanan. Dengan fasilitas pelabuhan yang lebih baik, hasil tangkapan diharapkan memiliki kualitas dan sistem penanganan yang mendukung kebutuhan pasar internasional.
“Ketika pelabuhannya dibangun dengan baik, kualitas produknya juga akan ikut meningkat. Ketertelusurannya menjadi lebih jelas sehingga produk perikanan memiliki peluang yang lebih baik untuk diterima di pasar internasional. Itu salah satu tujuan utama dari pembangunan ini,” ujarnya.
Proyek IFP-IFM Phase-I dibiayai melalui pinjaman luar negeri dari Islamic Development Bank (IsDB). Pembangunan dikerjakan PT Nindya Karya bersama PT Sumber Teknik Konstruksi dengan masa pelaksanaan 730 hari kalender atau 24 bulan, mulai 3 Agustus 2026 hingga 2 Agustus 2028.
Pembangunan mencakup sisi laut dan darat. Di sisi laut, pekerjaan meliputi breakwater, revetment, groin, reklamasi, kolam pelabuhan serta pembangunan fasilitas tambatan untuk kapal berukuran besar maupun kecil.
Sementara di kawasan darat akan dibangun fasilitas perkantoran dan syahbandar, gedung Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI), Tempat Pelelangan Ikan (TPI), kios UMKM serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Setelah pengembangan selesai, kemampuan pelayanan PPN Kejawanan ditargetkan meningkat dari 241 kapal menjadi 500 kapal. Produksi ikan juga diproyeksikan naik signifikan, dari sekitar 5.600 ton menjadi 32.000 ton per tahun.
Peningkatan kapasitas tersebut sekaligus ditargetkan memperluas penyerapan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang terkait dengan aktivitas pelabuhan diproyeksikan meningkat dari sekitar 2.900 orang menjadi 8.000 orang.
Dengan kapasitas yang lebih besar, PPN Kejawanan diarahkan menjadi pusat kegiatan bisnis hasil tangkapan dan produk perikanan. Pengembangan ini diharapkan dapat memperkuat rantai perdagangan, membuka peluang ekspor, serta menghadirkan layanan pelabuhan yang lebih terintegrasi.
Trenggono menambahkan, konsep pembangunan Kejawanan juga tidak hanya menitikberatkan pada fungsi ekonomi. Kawasan tersebut diarahkan menjadi pelabuhan yang bersih, modern, ramah lingkungan, sekaligus dapat terhubung dengan karakter dan potensi wisata Kota Cirebon.
“Kita ingin membangun pelabuhan perikanan yang modern, bersih, tidak menimbulkan persoalan lingkungan, sekaligus dapat menyatu dengan sektor wisata dan karakter daerah. Karena itu, Kejawanan nantinya diharapkan memiliki identitas yang sesuai dengan potensi Kota Cirebon,” katanya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut pembangunan tersebut dan menilai pengembangan PPN Kejawanan dapat dihubungkan dengan kekuatan lain yang dimiliki Kota Cirebon, terutama sektor budaya dan pariwisata.
“Bagi masyarakat Jawa Barat, pembangunan PPN Kejawanan tentu menjadi kabar yang membahagiakan. Cirebon memiliki kekayaan budaya dan potensi pariwisata yang kuat. Dengan adanya pelabuhan yang representatif, kita berharap pengembangannya dapat terhubung dengan berbagai potensi yang sudah dimiliki daerah,” ujar Dedi.
Pemprov Jawa Barat juga menyatakan dukungan terhadap kebutuhan infrastruktur yang berkaitan dengan pengembangan kawasan tersebut, termasuk konektivitas jalan menuju PPN Kejawanan.
“Pemprov Jawa Barat pada prinsipnya mendukung pembangunan ini. Kami juga siap mendukung kebutuhan infrastruktur tambahan, termasuk konektivitas dari akses jalan hingga menuju kawasan Pelabuhan Kejawanan,” katanya.
Pemkot Cirebon turut menyatakan dukungan terhadap pengembangan PPN Kejawanan. Edo berharap pembangunan yang ditargetkan selesai pada 2028 tersebut dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas pembangunan dan dukungan terhadap pengembangan PPN Kejawanan. Kami berharap pembangunan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat Kota Cirebon,” kata Edo.
Menurut Edo, Pemkot Cirebon akan terus berkoordinasi sesuai kewenangan yang dimiliki agar pengembangan kawasan pelabuhan dapat memberikan dampak terhadap perekonomian daerah.
“Pemkot Cirebon tentu akan terus mendukung dan berkoordinasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Harapannya, setelah selesai nanti PPN Kejawanan dapat semakin produktif, tertata, dan mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.*(jr)