 |
| Wali Kota Cirebon Effendi Edo menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat dalam rangka Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Rabu, 19 Agustus 2026./Ist |
BANDUNG - Pemerintah Kota Cirebon menyatakan kesiapan memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen itu disampaikan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat dalam rangka Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat di Halaman Gedung Sate, Rabu, 19 Agustus 2026 malam.
Edo hadir bersama Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iing Daiman. Kehadiran keduanya menjadi bagian dari upaya menjaga koordinasi antara Pemkot Cirebon dan Pemprov Jawa Barat dalam menyelaraskan agenda pembangunan.
Menurut Edo, pembangunan di Jawa Barat membutuhkan keterlibatan seluruh pemerintah daerah. Kota Cirebon sebagai salah satu bagian dari provinsi tersebut akan terus menyesuaikan program daerah dengan kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung target pembangunan Jawa Barat.
“Kota Cirebon siap terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan pelayanan dasar, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan,” ujar Edo.
Momentum hari jadi, menurut Edo, tidak semata-mata menjadi peringatan atas perjalanan sejarah Jawa Barat. Momen tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi capaian pembangunan dan memetakan pekerjaan yang masih harus diselesaikan bersama.
Ia menilai hubungan pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota perlu dijaga melalui koordinasi yang konkret. Program pembangunan yang berjalan di setiap daerah diharapkan tidak berdiri sendiri, melainkan saling mendukung agar manfaatnya lebih luas dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti pengelolaan anggaran daerah di tengah tantangan fiskal. Ia meminta pemerintah lebih cermat menentukan prioritas sehingga belanja yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Dedi menekankan, kebutuhan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan, harus mendapatkan perhatian dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Anggaran dinilai perlu ditempatkan sebagai instrumen untuk mencapai hasil pembangunan, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan.
“Setiap rupiah anggaran harus diarahkan pada program yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Dedi.
Menurut Dedi, ukuran keberhasilan pembangunan Jawa Barat juga tidak cukup dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta tersedianya lapangan pekerjaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan.
Pertumbuhan ekonomi, lanjutnya, harus mampu membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk bekerja dan meningkatkan taraf hidup. Pemerintah juga diminta memperhatikan kesenjangan pembangunan agar kemajuan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Dedi mendorong agar disparitas antardaerah terus ditekan. Pemerataan menjadi penting supaya hasil pembangunan Jawa Barat dapat dinikmati masyarakat di berbagai wilayah.
Persoalan efisiensi pemerintahan turut menjadi perhatian. Dengan ruang fiskal yang terbatas, pemerintah daerah dituntut menyusun program secara lebih selektif dan memastikan belanja memiliki keluaran serta manfaat yang jelas.
Dedi juga mengingatkan pentingnya keterbukaan pemerintah terhadap kritik publik. Menurut dia, masukan masyarakat dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kritik masyarakat harus menjadi bahan untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang,” tuturnya.
Bagi Pemkot Cirebon, arahan tersebut menjadi bahan refleksi untuk memastikan pembangunan daerah tetap berorientasi pada kebutuhan warga. Pelayanan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi, serta pemerataan kesejahteraan menjadi sejumlah aspek yang perlu terus diperhatikan.
Edo mengatakan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan semakin penting dalam menghadapi berbagai kebutuhan pembangunan. Koordinasi yang berjalan baik diharapkan mampu mencegah program berjalan secara parsial dan memperbesar dampak yang diterima masyarakat.
Peringatan Hari Jadi ke-81 Jawa Barat pun menjadi pengingat bagi Kota Cirebon untuk terus mengambil bagian dalam agenda pembangunan provinsi. Capaian yang telah diraih menjadi modal untuk melangkah, sementara pekerjaan yang belum selesai perlu dituntaskan melalui kolaborasi lintas pemerintahan.
“Hari jadi menjadi kesempatan untuk melihat kembali capaian sekaligus menentukan pekerjaan yang harus kita selesaikan bersama ke depan,” kata Edo.(Jr)